Pelatihan TPPO di Makassar | 19-20 November 2019

Pelatihan TPPO di Makassar | 19-20 November 2019

Peningkatan Kapasitas PPNS Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Penanganan Barang Bukti Elekteronik | 28 Mei 2024

Batam 28-31 Mei 2024

Peningkatan Kapasitas PPNS Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Penanganan Barang Bukti Elektronik dan Penggunaan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Perkembangan teknologi merupakan suatu faktor yang tidak dapat dihindari pengaruhnya bagi kehidupan manusia karena perkembangan teknologi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pada hakikatnya teknologi diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang berkembang disebabkan oleh perkembangan teknologi adalah perkembangan di bidang komunikasi, adapun salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang komunikasi adalah dengan diciptakannya gadget.

Ibu Finke, Pak Youdi dan Stevenly di hari pertama Selasa 28 Mei 2024

Dalam era digital yang semakin berkembang, teknologi telah membuka pintu bagi kemajuan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi komunikasi membuat perubahan besar terhadap pola interaksi antar manusia menjadikan komunikasi dengan komunitas lain dengan lebih mudah, dalam arti komunikasi dapat dilakukan dimana saja tanpa meninggalkan, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Interaksi sosial tidak lagi terkungkung dalam sekat territorial suatu negara. Teknologi komunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. 

Penyidik Irwan Rante da Yudhi

Para Ahli mengatakan digital forensik adalah suatu rangkaian metodologi yang terdiri dari teknik dan prosedur untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti berbasis entitas maupun piranti digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dalam perang melawan kejahatan kelautan dan perikanan, digital forensik menjadi senjata utama dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengumpulkan bukti terkait aktivitas tindak pidana bidang Kelautan dan Perikanan. 

Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk tetap efektif dalam mengungkap tindakan kejahatan di era digital. Dengan kerja sama yang erat antara ahli digital forensik, lembaga penegak hukum, dan pihak berwenang lainnya, upaya mengungkap penerima manfaat atau intelectual dader tindak pidana kelautan dan perikanan dapat menjadi lebih efisien dan berhasil.

Guna meningkatkan pemahaman Penyidik Pegawai Negeri Sipl Kelautan dan Perikanan terkait digital forensik maka Ditjen PSDKP KKP bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri yang difasilitasi oleh Yayasan Rekam Jejak Nusantara akan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi PPNS KP dengan tema “Penanganan Barang Bukti Elektronik dan Penggunaan Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”.

Maksud kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada PPNS KP terkait alat bukti elektronik, dengan tujuan kegiatan ini untuk:

1. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman peserta dalam penanganan barang bukti elektronik dan digital forensik;
2. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman peserta dalam melaksanakan proses penyidikan dengan menggunakan alat bukti elektronik;
3. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman peserta terkait IT;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga terkait barang bukti elektronik dan digital forensik.

Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka, dengan pemberian materi dari narasumber yang berkompeten. Kegiatan dilaksanakan juga melalui praktik olah TKP, yang dipandu Tim Direktorat Siber Bareskrim Polri. Peserta, dibagi 3 (tiga) kelompok dengan masing-masing 6 orang anggota, dan tiap kelompok dengan materi diskusi dengan jenis kasus yang berbeda. Materi diskusi kelompok disusun oleh Tim Direktorat Siber Bareskrim Polri. Setiap kelompok bertugas menjawab instruksi sesuai dengan kasus yang akan dianalisa. Setiap kelompok akan memaparkan kasus dan dilakukan evaluasi oleh Tim Siber Bareskrim Polri.

Hari Pertama, Selasa 28 Mei 2024. Video Tiktok

Narasumber: Herry Mulyono, Materi VMS

Catatan Materi:

• Terkait Provider  data wajib terkirim setiap 1 jam, karena Perancis sudah melunckan 3 satelit kineis, mudah-mudahan bisa terus bekerjasama dengan negara Perancis
• data dari ais banyak yang spusing, misalnya kapal asing di laut sulawesi ternyata tidak ada
• kapal perikanan dilarang melewati kawasan konservasi karena akan terpantau di pusdal dan akan dinotifikasi ke upt
• logbook belum berjalan dengan baik, padahal sangat membantu untuk melihat hasil tangkapan ikan secara real time

Narasumber: Direktorat Kamnegtibum TPUL, Jampidum Kejaksaar RI Ibu Jaksa Oliv Sembiring, Materi Kedudukan Alat Bukti Elektronik

Catatan Materi

• Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

• Penyitaan: yang sita adalah flash disik yang berisi log data pada server pada waktu tertentu

Iptu 

Catatan Materi:

• Setiap benda yang dapat menyimpan data dapat dilakukan digital forensik
• Sub bidang digital forensik. komputer forensik dan Mobile Forensik
• alat bukti elektronik mencakup Alat bukti elektronik dan hasil cetak dari barang bukti elektronik
• First responden (Penyidik) minimal harus memilki kemampuan penanganan awal barbuk elektronik misalanya untuk ponsel dengan membuat mode pesawat
• Sertifikasi ISO 17025 untuk penanganan barbuk elektronik

Hari Kedua, Rabu 29 Mei 2024

Catatan Materi:

• Time Ciber melakukan patroli online di sosial media
• barang bukti yang paling banyak disita adalah sim card dan handphone, pemeriksaan barbuk elekteronik membutuhkan waktu yang lama 1 sampai 2 bulan
• Perbedaan barang bukti elektronik dengan barang bukti digital adalah barang bukti elekteronik bersifat fisik  misalnya handphone, kartu sim, hard disk dll, sedangkan barang bukti digital bisa tidak berwujud misalnya file yang disimpan dalam clouds
• Hash adalah sidik jari digital
• Chain of Custody adalah rantai pemeriksaan (semua aktifitas yang dilakukan terhadap barang bukti)
• jenis bukti digital antaralain: dokumen (doc.pdf,xls, dll), video (avi,mp4,3gp dll), gambar (jpg,jpeg), Transsactin file contact, sms, browsing histroy, location, dll). database file (dbs)
• sifat bukti digital muda hilang, mudah rusak, otentik
• jika pengujian di lakukan di lab yang berbeda namun dengan motode dan alat yang sama hasil digital forensik harusnya hasilnya sama
• First Responder (orang yang pertama tiba di TKP) terbagi dua yaitu forendik staf dan non forensik staf (Penyidik)
• Tahapan penyitaan barbuk Akun Digital:
1. Buka Email-Kelola Akun-Keamanan-Sandi- ganti kata sandi
2. Buka Email-Data & Privacy-Download data anda
3. Masukan data yang didownlaod tadi ke aplikasi Md5Checker.exe
4. Catat Nomor MD5 (masukan dalam berita acara sita)
• Tahapan penyitaan barbuk Barang Elektronik (Flash Disk)
1. Lakukan Emaging menggunakan aplikasi FTK Imager.exe
2. Buka Aplikasi autopsy-4.20.0-64bit.msi
3. Diapalikasi Autopis ikut langka: 

Hari Ketiga, Kamis 30 Mei 2024

Catatan materi terakit mobile forensik:

1. Untuk capture bukti digital yang dalam bentuk video bisa di ss di 5 detik pertama dan terakhir video
2. untuk mengetahui negara dan provider suatu sim card ponsel melalui web: mcc-mnc.et 
   
   
   
3. kita tidak bisa melakuan perubahan data tapi bisa melakukan perubahan konfigurasi

Catatan Materi Saharing Sesion Pangkalaan PSDKP Batam:

1. Barbuk elektronik di apresesai jaksa karena dapat dengan mudah membuat terang dalam proses penyidikan namun penyidik diminta untuk cermat dalam menyajikan bukti elektronik
2. tantangan dalam penggunaan alat bukti kedepan adalah kecakapan dalam pengambilan dokumentasi digital sehingga dapat disajikan sebagai alat bukti
3. kendala lamanya proses analisa data di puslabfor digital yaitu satu sampai dua bulan sementera penyidikan perikanan dibatasi sampai dengan satu bulan
4. penyidik harus berahati-hati dalam melakukan penggeledahan dan sita karena menjadi objek pra peradilan
5. keuntungan pengguna alat bukti digital: 
• Pra peradilan : memudahkan justifikasi kapal pengawas terkait fokus dan tempus dimana terjadinya tindak pidana
• Penyidikan:  memudahkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan dan menemukan tersangka
• Persidangan:  memperkuat keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana

Narasumber: Katimja Penyidikan Garibaldi Marandita 

Tanggapan dari Pak Youdi Suawa (PPNS dari Pangkalan PSDKP Bitung)

Catatan Materi Saharing Sesion Pangkalaan PSDKP Tual:

1. Barang  bukti elektronik yang telah disita dan telah melalui pemeriksaan digital forensik dapat dijadikan dasar pertanyaan untuk mendapatkan keterangan ahli
2. Barbuk elektronik bisa membuka lebih luas konstruksi dari suatu peristiwa tindak pidana, misalnya percakapan dalam sosmed 
3. Menurut UU ITE barbuk elektronik dapat di riksa awal (First Responder) oleh petugas yang berkopeten (bersertifikasi) salain petugas dari pusalbfor polri

Coaching Clinic PPNS Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 | 21 Februari 2023

Materi, Dokumentasi, Bitrix 

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dilaksanakan coaching clinic bidang kelautan dan perikanan tahun 2023, kagiatan dilaksankan mulai hari selasa -kamis /21 -23 Februari 2023 di Aston Bogor Hotel & Resort jalan indigo raya, jalan pahlawan mulayaharja kecamatan bogor selatan kota bogor provinsi jawa barat.

Latar belakang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan salah satu penyidik yang berwenang menangani perkara tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan (TPKP) yang diatur dalam dalam UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), UU Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta UU Cipta Kerja. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sesuai dengan tugas dan fungsi telah melakukan pembentukan PPNS bidang kelautan dan perikanan (PPNS-KP), dan telah melakukan tugas-tugas penyidikan TPKP. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, tahun 2020-2022, PPNS-KP telah menangani 332 kasus TPKP.

Dalam pelaksanaan penyidikan, PPNS-KP diwajibkan memenuhi administrasi penyidikan sesuai dengan prosedur hukum serta memperhatikan pula perkembangan perubahan hukum acara pidana yang diubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa kasus yang ditangani oleh PPNS-KP mengalami kendala dengan adanya gugatan praperadilan. Tercatat pada tahun 2022  terdapat 2 kasus penyidikan tindak pidana bidang perikanan yang diajukan praperadilan. Praperadilan yang diajukan oleh tersangka pada kasus dimaksud terkait dengan penetapan tersangka, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21 Tahun 2014 terkait kewenangan praperadilan penetapan tersangka. Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka menurut MK seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.

Hal tersebut untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, namun dalam prosesnya terdapat kekeliruan. Selain putusan tersebut, Putusan MK Nomor 130 Tahun 2015 terkait penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang menyatakan bahwa penyampaian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari yang dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan hal tersebut.

Adapun alasan MK didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Sehubungan dengan perkembangan hukum acara yang berkembang dinamis, serta adanya praperadilan terhadap PPNS, maka dipandang perlu dilakukan coaching clinic. Hal yang menjadi fokus utama pada coaching clinic, yaitu tertib prosedur hukum atau administrasi penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS-KP dengan mengikuti perubahan hukum acara pidana. 

Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada PPNS-KP terkait perubahan hukum acara pidana pasca putusan MK. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu penyidikan yang dilakukan oleh PPNS-KP terlaksana dengan tertib dan administrasi penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana guna menghindari praperadilan.

Metode Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka, dengan pemberian materi dari narasumber yang berkompeten. Kegiatan dilaksanakan juga melalui praktik penyusunan administrasi penyidikan, yang dipandu Tim Asistensi. Peserta, dibagi 5 (lima) kelompok dengan masing-masing 10-11 orang anggota, dan tiap kelompok dengan materi diskusi dengan jenis  kasus yang berbeda. Materi diskusi kelompok berupa kasus TPKP disusun oleh Tim Asistensi. Setiap kelompok bertugas menyusun administrasi penyidikan berupa pemetaan dan anatomi kasus, rencana penyidikan, sprindik, administrasi SPDP, administrasi panggilan saksi, tersangka dan ahli, administrasi geledah dan sita, penetapan tersangka serta administrasi Tahap I dan II. Setiap, kelompok akan memaparkan kasus dan dilakukan evaluasi oleh Tim Asistensi.

Peserta

Peserta kegiatan Coaching Clinic PPNS-KP Tahun 2023 adalah 52 orang PPNS Ditjen PSDKP, yang terdiri dari 42 orang PPNS dari UPT Ditjen PSDKP, 6 (enam) orang PPNS dari Direktorat Penanganan Pelanggaran, dan 4 (empat) orang PPNS dari Dinas Kelautan dan Provinsi yaitu DKP Provinsi Jawa Barat, Provinsi. Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah.

Narasumber dan Materi

Selasa 21 Februari 2023

1. Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M. (Akademisi Sekolah Tinggi   IBLAM) Materi Presentasi

           Materi: Perubahan Hukum Acara Pidana Pasca Putusana MK

           

a. Pengertian hukum acara    pidana;

Hukum itu ada 3 yaitu Bagaimana aturannya, bagaimana baiknya dan Bagaimana prosesnya

Trik Hukum Pengacara  SKBT (Subjek, Kesalahan, Bersifat melawan hukum atau tidak, dan Tindakan.  WTK (Waktu, Tempat dan Kejadian). PAKEM (Pahami, Ambil, Kenali, Evaluasi, Menang)

b. Pengertian praperadilan;

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dengan undang-undang ini: Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan dst

c.  Perkembangan Hukum Acara Pidana

hukum bersifat dinamis mengikuti pekembangan masyarakat, untuk itu hukum yang berkualitas harus memenuhi rasa keadilan

d. Pandangan terhadap putusan MK.

• Putusan MK Nomor 65 Tahun 2010
• Putusan MK Nomor 65 Tahun 2011 - Tidak bisa banding Praperadilan
• Putusan MK Nomor 69 Tahun 2012
• Putusan MK Nomor 98 Tahun 2012
• Putusan MK Nomor 114 Tahun 2012
• Putusan MK Nomor 34 Tahun 2013
• Putusan MK Nomor 68 Tahun 2013
• Putusan MK Nomor 21 Tahun 2014
• Putusan MK Nomor 102 Tahun 2015
• Putuan MK Nomor 109 Tahun 2015
• Putuan MK Nomor 130 Tahun 2015 - SPDP tidak hanya wajib untuk JPU tetapi juga terhadap pelapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 hari
• Putusan MK Nomor 103 Tahun 2016
• SEMA 5/2021
• PERMA 4/2016  - Tidak bisa PK Praperadilan

2.  Kepala Dinas Hukum TNI AL diwakili oleh Sekdiskumal Kolonel Laut (H) Dr. Imam Subekti S.H. MH. Materi Presentasi

Materi: Strategi TNI AL dalam Menghadapi Praperadilana. Pengalaman praperadilan TNI AL;

b. Objek praperadilan;

c. Strategi menghadapi praperadilan.

3.  Penyidik Dit. Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Subdit IV Dit Tipider Bareskim Polri Kompol Wisnu Hadi, S.IK, M.IK. Materi Presentasi

• Materi: Teknis Penyidikan   Pasca Putusan MK

a. Teknis penerbitan sprindik umum (kapan diterbitkan, fungsinya dan tujuan penerbitan);

b. Teknis penerbitan sprindik khusus (kapan diterbitkan, fungsinya dan tujuan penerbitan);

c.  Mekanisme penetapan tersangka;

d. Mekanisme SPDP;

e. Strategi pemanggilan saksi, tersangka dan ahli terkait batas waktu penyidikan TPKP.

Bahwa dalam pemeriksan untuk didahului adalah pemeriksaan saksi, setelah itu baru pemeriksaan calon tersangka, karena dalam penenetapa tersangka diperlukan dua alat bukti

Rabu 22 Februari 2023

1. Jaksa Dit. Keamanan dan Keteriban Umum dan Tindak Pidana umum lainnya, Jampidum Kejaksaan RI. Agung Susanto, SH, MH selaku Jaksa Fungsional pada Jampidum Kejaksaan Agung. Materi Presentasi

Materi: Syarat Formil Berkas Perkara Pasca Putusan MK

a. Syarat formil dan materil dalam penerbitan sprindik, SPDP dan penetapan tersangka;

b. Koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Peneliti;

c. Peran Jaksa dalam pra peradilan

d. Strategi pemenuhan waktu penyidikan dan penuntutan TPKP.

2. Asisten Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah  Agung, Dwi Sugiarto, SH, MH selaku Hakim Yustisial MA. Materi Presentasi

Materi:  Kewenangan Praperadilan Pasca Putusan  MK

a. Objek Praperadilan;

- Pasal 77 KUHAP yaitu sah tidaknya penangkapan/penahanan, penyitaan, sah tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan serta ganti rugi rehabilitasi

- Putusan MK 21/PUU-XIII/2014 Sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penyitaan, sah tidaknya penggeledahan 

Sejarah perluasan objek praperadilan, melalui putusan hakim

1. PN Jakarta selatan 38/Pid.Prap.2012 tanggal 27 November 2012

2. PN Jakarta selatan 4/Pid.Prap.2015 tanggal 16 Februari 2015

3. Putusan MK 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015

Praperadian adalah kuasi perdata artinya siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan 

b. Konsekuensi hukum dalam  praperadilan;

c. Strategi dalam menghadapi praperadilan.

3. Diskusi Studi Kasus bersama Tim Asistensi 

Tim Asistensi bertugas sebagai mentoring kegiatan praktik penyusunan administrasi penyidikan sebagai simulasi penanganan kasus, dengan susunan tim terdiri dari:

Asistensi oleh Koordiantor Ketenagaan dan Kerjasama Penegakan, Koordinator Penyidikan, Hukum, Penyidik TNI AL,  Jaksa pada Dit. Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI, serta Asisten Hakim Agung pada Kamar Pidana, Mahkamah Agung.

Catatan Asistensi:

- Perlu membedakan tanggal pembuatan surat dengan tanggal pelaksanaan

- Terkait penggeledahan perlu memperhatikan keamanan personil pendukung

- Terobosan hakim untuk tersangka koorporasi dapat menjerat pada PT atau perusahaan

- Perma 13/2016 Terkait Korporasi

- Tersangka korporasi harus diwakili oleh Direksi/Pengurus/Penerima manfaat

- SPDP harus diterima PU setelah sprindik dikeluarkan paling lama  7 hari

- kejaksaan tidak mengenal sprinik umum dan khusus

- untuk bukti elektronik harus didukung dengan BA laboratorium elektronik forensik 

Kamis 23 Februari 2023

Direktur Penanganan   Pelanggaran Dtjen PSDKP KKP RI Teuku Elvitrasyah, SH, MM

Materi: Strategi Operasional Penyidikan TPKP. Materi Presentasi

a. Fenomena kasus TPKP;

b. Permasalahan penyidikan TPKP;

c. Tantangan penyidikan TPKP;

d. Kasus yang pernah praperadilan

e. Strategi penyidikan TPKP.

Catatan Materi:

- Untuk menyikapi perubahan paradigma penydiikan dimlai dari pelaku, selanjutnya korporasi, BO dan Ultra BO

- Untuk pengenaan sanksi pidana berbeda dengan sanksi administrasi

- terkait kasus yang memerlukan perbantuan penydik dapat dikoodinasikan dengna di PP atau UPT lain yang meiliki kasus yang sama

Evaluasi dan Rekomendasi