Tampilkan postingan dengan label Tahun 2023. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tahun 2023. Tampilkan semua postingan

JCLEC Akpol Semarang | 30 Mei 2023

JCLEC Akpol Semarang | 30 Mei 2023


Hari Kedua mengikuti Lokakarya Keamanan Maritim Sipil Regional Asia Tenggara. Acara diselenggarkan oleh Australian Border Force (ABF) bekerjasama dengan Jakarta Centre For Law Enforcement Cooporation (JCLEC) 
Peserta yang hadir berasal dari instansi  internal Indonesia (PSDKP KKP, Bea Cukai, Bakamla, Imigrasi, KPLP, dan Kepolisian) serta Polisi Maritim Timor Leste dan Cost Gurad Filipina.
Materi hari kedua dibawakan oleh narasumber Robert Professor James McLaughlin dari Australian National Centre For Ocean Resources & Security (ANCORS) dan Professor Gregory Rose dari Univesity Of Wollongong Australia. dengan topik materi  UNCLOS terkait Hak lintas damai, Lintas Transit, Lintas alur laut kepulauan, Batu dan Kepulauan, Garis Pangkal, Terumbu karang dan Elevasi laut surut serta Rezim Kepulauan. Pada sesi terakhir di sore hari peserta membentuk kelompok untuk mendiskusikan dan memaparkan pendapat dan dasar hukum terkait contoh kasus yang diberikan.
Lakokarya keamanan maritim regional ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan praktik operasional bagi para petugas maritim sipil. dan dilaksanan mulai tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 2023 di JCLEC kompleks Akpol Semarang.

JCLEC Akpol Semarang | 31 Mei 2023

JCLEC Akpol Semarang | 31 Mei 2023

Hari Ketiga mengikuti Lokakarya Keamanan Maritim Sipil Regional Asia Tenggara. Acara diselenggarkan oleh Australian Border Force (ABF) bekerjasama dengan Jakarta Centre For Law Enforcement Cooporation (JCLEC) 

Peserta yang hadir berjumlah 25 orang dan berasal dari instansi  internal Indonesia (PSDKP KKP, Bea Cukai, Bakamla, Imigrasi, KPLP, dan Kepolisian) serta Polisi Maritim Timor Leste dan Cost Gurad Filipina.

Materi dibawakan oleh 2 orang narasumber:

1.  Professor Robert James McLaughlin dari Australian National Centre For Ocean Resources & Security (ANCORS)

2. Professor Gregory Rose dari Univesity Of Wollongong Australia.

Topik yang disampaikan dan dibahas adalah terkait Hukum Luat Internasional (UNCLOS) dengan topik terkait Yuridikasi negara pesisir dan kekuatan penegakan hukum di ZEE dan  Penegakan Laut Lepas. Pada sesi terakhir di sore hari peserta dibentuk dalam kelompok-kelompok (Sindikat) untuk mendiskusikan dan memaparkan pendapat dan dasar hukum terkait contoh kasus yang diberikan terkait Penyelundupan BBM.

Lakokarya keamanan maritim regional ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan praktik operasional bagi para petugas maritim sipil. dan dilaksanan mulai tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 2023 di JCLEC kompleks Akpol Semarang.

Forum TPKP Tahun | 13 Juli 2023

Kamis 13 Juli 2023 UndaganMateriDokumentasi 

Stasiun PSDKP Tahuna telah melaksanakan kegiatan Forum Koordinasi Aparat Penegak Hukum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dengan Tema Strategi dan Kolaborasi dalam rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan. Kegiatan bertempat di Bunaken Ballroom Tahuna Beach  Hotel & Resort Kabupaten Kepulauan Sangihe

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Sangihe: Melanchton Wolff ST. ME

Pembukaan Kegiatan oleh Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Sangihe Melanchton Wolff ST. ME

Hadir dalam Kegiatan sebagai Narasumber Mewakili Direktur Penanganan Pelanggaran Koordinator Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal TPKP : Basri, A.Pi, M.Si, Mewakili Direktur PPSDK, Koordinator pengawasan k/Konservasi Perairan : IIm Naima, S.Pi, M.SE (Via Zoom), Komandan Pangkalan TNI AL Tahuna: Mohamad Bayu Pranoto,SH, M.Tr. Hanla, Mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Kasie Pidum Ahmad Habibi Maftukhan, SH

Naasumber dan Peserta kegiatan dari instnasi terkait

Perserta kegiatan, Mewakili Kapolres Kepl. Sangihe, Kasat Polair, Pengadilan Negeri Tahuna, Mewakili Kepala Imigrasi Kelas II Tahuna Kasie Inteldakim, Mewakili Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Sekretaris Dinas, Mewakili Kepala UPP Kelas II Tahuna. PPNS bidang Pelayaran, Politkenik Negeri Nusa Utara, Pelaku usaha pemanfaat jenis ikan yang dilindungi/Appendiks Cites, PT. GAS, Perwakilan Camat di Kab. Kepl. Sangihe, Seluruh Pengawas Perikanan/Polsus PWP3K Stasiun PSDKP Tahuna

 Daniel Tindatu sebagai Moderator bersama Narasumber Koordinator Barbuk & Awak Kapal TPKP Dit PP Ditjen PSDKP dan Koordinator Pengawasna Konservasi Perairan Dit PPSDKP Dtjen PSDKP (Yang Hadir Via Zoom)


Stevenly Takapaha sebagai Moderator bersama Narasumber Kasie Pidum Kejari Kepl. Sangihe dan Komandan TNI AL Tahuna

Pada kegiatan ini telah diberikan piagam penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang diterima langsung oleh kepala kejaksaan negeri (Kejari) Kepl. Sangihe Eri Yulianto, SH, MH. Penghargaan ini sebagai bentuk Apresiasi atas kerjasama Kejari Kepl. dengan Stasiun PSDKP Tahuna dalam penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.

Penyerahan Pengharaan kepada Kejari Kepl. Sangihe Oleh Dirjen PSDKP yang diwakili oleh Koordinator Penanganan Barbuk & Awak Kapal TPKP

Forum koordinasi Aparat penegak hukum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan sebagai wadah untuk meningkatkan koordinasi dan bertukar informasi antara instansi terkait

JCLEC: Contemporary Issues of Law of the Sea - Regional Civil Maritime Security Workshop Southeast Asia | 29 Mei 2023

Lokakarya Isu Hukum Kelautan Kontemporer Semarang, 29 Mei – 1 Juni 2023, Undangan, SPT, Jadwal pelatihanMerchandise


JCLEC adalah pusat pelatihan investigasi dan kerja sama internasional yang berlokasi di dalam kompleks Akademi Kepolisian (Akpol) di Semarang, Jawa Tengah. Lembaga ini diresmikan pada 3 Juli 2004 melalui kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Federal Australia (AFP) untuk melawan kejahatan transnasional dan terorisme. [1, 2, 3, 4]
Profil dan Sejarah
  • Diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 3 Juli 2004.
  • Dikelola bersama oleh Polri dan AFP.
  • Berada di kompleks Akpol Semarang, Jawa Tengah.
  • Telah melatih ribuan peserta dari berbagai negara. [1, 2, 3]
Materi dan Program Pelatihan
  • Intelijen kriminal dan investigasi.
  • Manajemen krisis dan kepemimpinan eksekutif.
  • Forensik dan Disaster Victim Identification (DVI).
  • Penanganan kejahatan siber, perdagangan manusia, dan anti pencucian uang. [1, 2, 3, 4]

Peserta:

1. Hope Gatarin Rubias

2. Gularso

3. Gregory Rose

4. Leighton Morvell

5. Lukas Gunawan

6. Robert James McLaughlin

7. Adriano Filipe

8. M. Idris Hamzah

9. Yehezkiel Djami

10  Ferry Hikmawan

11. Imam Fath Widahrnata

12. Rony Hermawan

13. Krisna Wijaya

14. Antonius Trias Kuncorojati

15. Bayu Prasetya Aji

16. Fachrizza Sidi Pratama

17. Prakasa Eko Wibowo

18. Arief Febrianto

19. Frederikus Widya D. Kharisma

20. Stevenly Alexsander Takapaha

21. Taufiq Hidayat 

22. Mat fatoni

23.Y. Eryanto

24. La Fudi

25. Bayu Andhika


Hari pertama


09.00 - 09.30 : Sambutan dan Tinjauan Kursus

09.30 - 11.00: Kerangka Hukum Laut

• Ikhtisar dan Sejarah

• Struktur Konvensi Hukum Laut (LOSC)

• Ketentuan Umum (Pasal 300 & 301)

• Ketentuan Akhir LOSC (Pasal 308, 311, 318 & 319)

• Reservasi dan Deklarasi

11.00 - 11.30: Rehat kopi

11.30 - 13.00: Zona Maritim di bawah Kedaulatan

• Perairan Dalam

• Laut Teritorial

• Perairan Nusantara

13.00 - 14.00: Makan siang

14.00 - 15.30: Zona Maritim di bawah Hak Berdaulat

• Zona Bersebelahan

• Zona Ekonomi Eksklusif

• Landas Kontinen


Hari kedua


09.00 - 10.30: Lorong

• Hak Lintas Damai (Innocent Passage)


Pasal 19





• Lintas Transit (Transit Passage)





• Lintas Alur Laut Kepulauan

10.30 - 11.00: Rehat kopi 

11.00 - 12.30: Batu dan Kepulauan

• Garis Pangkal (Baseline)






• Terumbu Karang dan Elevasi Air Surut


• Rezim Kepulauan

12.30 - 13.30: Makan siang

13.30 - 15.00: Latihan Yurisdiksi Maritim, Materi Latihan



15.00 - 15.30: Rehat kopi

15.30 - 16.30: Diskusi Latihan


Hari ketiga


09.00 - 10.30: Yurisdiksi Negara Pesisir dan Kekuatan Penegakan di ZEE

• Hak dan Kewajiban Negara Pantai

• Hak dan Kewajiban Negara Lain

• Kewajiban Saling Menghormati (Pasal 56 & 58)

• Kegiatan militer asing

• Bunkering dan kegiatan ekonomi lainnya

10.30 - 11.00: Rehat kopi

11.00 - 12.30: Penegakan Laut Lepas

• Kebebasan dan Tanggung Jawab Laut Lepas

• Pengecualian terhadap Yurisdiksi Negara Bendera (pembajakan dan aktivitas ilegal lainnya)

• Yurisdiksi di bawah Konvensi SUA

• Pengejaran seketika (Hot Pursuit)




12.30 - 13.30: Makan siang

13.30 - 15.00: Latihan Penyelundupan BBM

15.00 - 15.30: Rehat kopi

15.30 - 16.30: Diskusi Latihan


Hari Keempat


09.00 - 10.30: Pengaturan dan Penindakan Imigrasi Ilegal/Penyelundupan Manusia melalui Laut

• Kerangka Hukum Internasional

• Perspektif LOSC

• Konvensi internasional lainnya

• Proses Bali

10.30 - 11.00: Rehat kopi

11.00 - 12.30 : Latihan Penyelundupan Manusia

12.30 - 13.30: Makan siang

13.30 - 14.30: Diskusi Latihan

14.30-16.00 : Pengarahan dan Diskusi Sengketa Laut Cinta Selatan

16.00 - 16.30 : Upacara Penutupan



Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja | 21 Februari 2023


Materi Sosialisasi
Link

Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. bertempat secara Luring di Hotel Aston Bogor Nirwana Residence Bogor, Jl. Indigo Raya Jl. Pahlawan, RT.05/RW.12, Mulyaharja, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132 dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting

Acara dimoderatori oleh: Sahono Budianto selaku koordianator Ketenagaan PPNS dan Kerjasama Penegakan Hukum




Narasumber:

Daftar undangan:

  1. Sekretaris Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi;
  2. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Kemenkumham;
  3. Kepala Dinas Hukum TNI AL;
  4. Direktur Polisi Perairan, Koprs Polairud, Baharkam Polri;
  5. Kepala Biro Hukum, Setjen KKP;
  6. Sekretaris Ditjen. Perikanan Tangkap;
  7. Sekretaris Ditjen. Perikanan Budidaya;
  8. Sekretaris Ditjen. Pengelolaan Ruang Laut;
  9. Sekretaris BKIPM;
  10. Sekretaris BRSDM;
  11. Sekretaris Ditjen. PDSPKP;
  12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Seluruh Indonesia;
  13. Direktur PengawasanSumber Daya Perikanan;
  14. Direktur PengawasanSumber Daya Kelautan;
  15. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada;
  16. Direktur Penanganan Pelanggaran;
  17. Kepala Unit Pelaksana Teknis PSDKP Lingkup Ditjen. PSDKP;
  18. Pejabat Fungsional Tertentu Lingkup Ditjen. PSDKP;
  19. Para Komandan Kapal Pengawas Perikanan Lingkup Ditjen. PSDKP;
  20. Para Pengawas Perikanan lingkup Ditjen. PSDKP;
  21. Para Polsus PWP-3-K lingkup Ditjen. PSDKP;
  22. Para PPNS di bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Ditjen. PSDKP
  23. Pelaku Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan
  24. Pelaku Usaha di Bidang Pemanfaatan Ruang Laut;
  25. Pengguna Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
  26. Penyedia Sistem Pemantauan Kapal Perikanan