Soialisasi PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

YouTube

Materi:

1. Peraturan Pemerintah Noor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbaisi Risik Oleh I Ketut Hadi Priatna S.H., LL.M (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian)
2. Penerapan Sanksi Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah PP 28 Tahun 2025 oleh: Dr. Ahmad Redi S.H., H.H., M.Si ( (Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Borobudur)

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja | 21 Februari 2023

Materi Sosialisasi

Link

Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. bertempat secara Luring di Hotel Aston Bogor Nirwana Residence Bogor, Jl. Indigo Raya Jl. Pahlawan, RT.05/RW.12, Mulyaharja, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132 dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting

Acara dimoderatori oleh: Sahono Budianto selaku koordianator Ketenagaan PPNS dan Kerjasama Penegakan Hukum

Narasumber:

1. Yoga Pratama Jagaraga SH, LLM selalu perancang peraturan perundang-undangan Muda Biro Hukum Setjen KKP RI
2. Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM selaku Direkur Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP KKP RI
3. Elen Setiadi selaku Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian RI
4. Kurniawan selaku Koordinator Pengawaan Pemanfaatan Ruang Laut Direktorat PPSDK Ditjen PSDKP KKP RI
5. Heryati Setyaningsih, S.Pi, M.P selaku Koordinator Pengawasan Pengelolaan Hasil Perikanan, Direktorat PPSDP Ditjen PSDKP KKP RI
6. Teuku Elvitrasyah selaku Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP RI

Daftar undangan:

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi;
2. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Kemenkumham;
3. Kepala Dinas Hukum TNI AL;
4. Direktur Polisi Perairan, Koprs Polairud, Baharkam Polri;
5. Kepala Biro Hukum, Setjen KKP;
6. Sekretaris Ditjen. Perikanan Tangkap;
7. Sekretaris Ditjen. Perikanan Budidaya;
8. Sekretaris Ditjen. Pengelolaan Ruang Laut;
9. Sekretaris BKIPM;
10. Sekretaris BRSDM;
11. Sekretaris Ditjen. PDSPKP;
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Seluruh Indonesia;
13. Direktur PengawasanSumber Daya Perikanan;
14. Direktur PengawasanSumber Daya Kelautan;
15. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada;
16. Direktur Penanganan Pelanggaran;
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis PSDKP Lingkup Ditjen. PSDKP;
18. Pejabat Fungsional Tertentu Lingkup Ditjen. PSDKP;
19. Para Komandan Kapal Pengawas Perikanan Lingkup Ditjen. PSDKP;
20. Para Pengawas Perikanan lingkup Ditjen. PSDKP;
21. Para Polsus PWP-3-K lingkup Ditjen. PSDKP;
22. Para PPNS di bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Ditjen. PSDKP
23. Pelaku Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan
24. Pelaku Usaha di Bidang Pemanfaatan Ruang Laut;
25. Pengguna Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
26. Penyedia Sistem Pemantauan Kapal Perikanan